Perizinan Usaha Air Minum Isi Ulang: Syarat dan Cara Daftar

Memahami prosedur perizinan usaha air minum isi ulang adalah langkah awal bagi setiap calon pengusaha Depot Air Minum (DAM) sebelum mulai beroperasi. Legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak yang kini dipantau ketat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menjamin keamanan konsumen melalui instrumen hukum utama, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Bagi Anda yang ingin memulai atau melegalkan usaha ini, memahami aspek hukum dan teknisnya adalah kunci agar bisnis tidak tersandung masalah di kemudian hari. Berikut adalah panduan lengkap perizinan usaha air minum isi ulang berdasarkan regulasi terbaru.

Landasan Hukum Usaha Depot Air Minum (DAM)

Berdasarkan informasi hukum dari Hukumonline, usaha depot air minum didefinisikan sebagai unit usaha yang mengolah air baku menjadi air minum untuk dijual langsung kepada konsumen di tempat.

Beberapa regulasi utama yang menjadi acuan adalah:

• Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
• Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan.
• PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Baca juga: Mengenal OSS RBA: Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Persyaratan Perizinan Usaha Air Minum Isi Ulang

Untuk mendapatkan izin resmi, pelaku usaha wajib memenuhi dua pilar legalitas:

A. Nomor Induk Berusaha (NIB) via OSS RBA

Setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB dengan kode KBLI 11050 (Industri Air Minum Isi Ulang). Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman oss.go.id.

B. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Mengutip laporan terbaru dari Liputan6, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa setiap industri air minum isi ulang wajib memiliki izin usaha dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes menekankan bahwa SLHS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti otentik bahwa depot Anda telah melalui pengawasan ketat.

Sertifikat ini menjamin bahwa air yang dihasilkan bebas dari kontaminasi bakteriologis berbahaya seperti E. Coli dan kandungan logam berat. Mengingat tingginya konsumsi air isi ulang di masyarakat, pemerintah kini menjadikan SLHS sebagai syarat mutlak operasional untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit bawaan air.

Baca juga: Panduan Membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) Terbaru 

Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan?

Sering kali pengusaha DAM melakukan kesalahan fatal karena tidak memahami batasan operasional. Berdasarkan tinjauan hukum, berikut adalah aturan ketat yang harus dipatuhi:

1. Sumber Air Baku: Wajib berasal dari sumber yang terjamin (PDAM atau air tanah yang memiliki Surat Izin Pengambilan Air/SIPA).
2. Dilarang Melakukan Stok: Depot air minum dilarang mengisi galon dalam jumlah banyak untuk stok. Air harus diisi langsung ke galon konsumen saat itu juga.
3. Dilarang Menjual Retail/Eceran Luar Tempat: Secara hukum, DAM dilarang mendistribusikan air dalam kemasan atau menjualnya melalui toko-toko retail layaknya pabrik AMDK (Air Minum Dalam Kemasan).
4. Tanpa Label Merek: Anda tidak diperbolehkan memasang label merek sendiri pada tutup galon atau badan galon yang menyerupai produk industri besar.

Langkah-Langkah Mengurus Izin Usaha

1. Pendaftaran Akun OSS: Gunakan NIK untuk pendaftaran perseorangan.
2. Verifikasi KBLI: Pilih kode 11050 dan lengkapi data modal serta lokasi usaha.
3. Pengujian Laboratorium: Ambil sampel air baku dan air minum hasil olahan untuk diuji di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) atau lab terakreditasi KAN.
4. Inspeksi Kesehatan: Dinas Kesehatan setempat akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kelayakan alat, kebersihan tempat, dan kesehatan operator.
5. Penerbitan SLHS: Jika lolos uji lab dan inspeksi, SLHS akan diterbitkan dan Anda bisa beroperasi secara legal penuh.

Pemerintah kini melakukan transformasi standar higienis depo air minum agar setara dengan standar keamanan pangan industri besar. Berdasarkan data Kemenkes yang dirilis oleh Liputan6, pengawasan terhadap depo air minum ditingkatkan karena adanya temuan kontaminasi kuman pada sebagian depo yang tidak berizin.

Jangan menunda pengurusan izin usaha depot air minum dan SLHS. Memiliki keduanya memberikan keuntungan bagi Anda:

• Perlindungan Hukum: Menjadi tameng legal jika terjadi komplain kesehatan dari pelanggan.
• Kepercayaan Konsumen: Di era digital, konsumen semakin cerdas dan cenderung mencari depot yang memajang sertifikat resmi dari Dinas Kesehatan.
• Keberlanjutan Bisnis: Menghindari penutupan paksa oleh pihak berwenang saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak).

Mengurus perizinan usaha air minum isi ulang jauh lebih terintegrasi melalui sistem online. Dengan memiliki NIB dan SLHS sesuai instruksi Kementerian Kesehatan, Anda tidak hanya terhindar dari sanksi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Butuh bantuan dalam menyusun dokumen teknis atau pendaftaran OSS? Jangan biarkan urusan birokrasi menghambat bisnis Anda. QP Office hadir sebagai mitra terpercaya yang menyediakan jasa perizinan usaha secara profesional. Kami siap membantu Anda mengurus legalitas depot air minum Anda.

FAQ Seputar Perizinan Usaha Air Minum Isi Ulang

Apakah KBLI 11050 bisa digunakan untuk badan usaha PT? Ya, KBLI 11050 dapat digunakan baik untuk usaha perseorangan (UMK) maupun badan usaha seperti CV atau PT, selama kegiatan usahanya adalah depot air minum isi ulang.

Berapa lama masa berlaku Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)? Berdasarkan regulasi terbaru, SLHS berlaku selama usaha tersebut berjalan, namun pelaku usaha wajib melakukan uji laboratorium kualitas air secara berkala (minimal setiap 6 bulan sekali) untuk memastikan standar kesehatan tetap terjaga.

Bolehkah saya menggunakan merek sendiri pada galon isi ulang? Secara regulasi depot air minum, Anda tidak diperkenankan menjual air dalam kemasan yang sudah diberi label merek sendiri (seperti AMDK). Depot hanya diperbolehkan menjual air minum yang diisikan langsung ke wadah milik konsumen.